Makalah Peranan Pendidikan Dalam Pengembangan
Masyarakat dalam Konsep CSR
Masyarakat dalam Konsep CSR
BAB I
PENDAHULUAN
Makalah Peranan Pendidikan Dalam Pengembangan Masyarakat
PENDAHULUAN
Makalah Peranan Pendidikan Dalam Pengembangan Masyarakat
Angin segar yang tengah berhembus bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia, ditandai dengan keseriusan pemerintah menetapkan 20 persen dari APBN untuk dana pendidikan pada tahun 2009. Meskipun demikian, untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan, perlu dilakukan program terobosan, mendukung peningkatan peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat dengan melibatkan secara langsung pihak swasta sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial.
Salahsatu program nyata gerakan kepedulian pihak swasta (perusahaan) terhadap masyarakat adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Kepedulian sejumlah perusahaan untuk memajukan dunia pendidikan melalui kegiatan CSR sangat berarti bagi dunia pendidikan. CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No.40 Tahun 2007 yang belum lama ini disahkan DPR. Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Elkington (1998) menyatakan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi (profit) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). Oleh sebab itu, implementasi CSR dalam membantu memecahkan persoalan pendidikan perlu dilakukan untuk mendukung peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat.
A. Peranan Pendidikan Dalam Pengembangan Masyarakat
Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan, peranan pendidikan amatlah strategis. John C. Bock dalam Philip et al. (1982) mengidentifikasi peran pendidikan adalah untuk: a) Memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa; b) Mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial dan c) Meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lainnya merupakan fungsi ekonomi.
Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: paradigma fungsional dan paradigma sosialis. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern dalam jumlah yang cukup. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis human investmen, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki economic rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik (Zamroni 2009).
Paradigma sosialis melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: a) Mengembangkan kompetensi individu; b) Kompetensi yang lebih tinggi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas; dan c) Secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat sehingga meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialis ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.
Paradigma fungsional dan paradigma sosialis telah melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan paling tidak dalam dua hal. Pertama, telah melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analis-mekanistis dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan yang lain. Mekanistik melihat bahwa pecahan-pecahan atau bagian-bagian tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional, satu bagian menentukan bagian yang lain secara langsung. Akibatnya, pendidikan telah direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil yang satu dengan yang lain menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah dan latihan-latihan. Suatu sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan serpihan-serpihan tersebut: nilai, indeks prestasi, ranking, rata-rata nilai, kepatuhan dan ijazah.
Kedua, para pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai engine of growth, penggerak dan loko pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan, pendidikan harus mampu menghasilkan invention dan innovation, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Pendidikan harus diorganisir secara terpusat dalam suatu lembaga pendidikan formal, bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Lewat jalur tunggal ini lembaga pendidikan diharapkan mampu menghasilkan berbagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Agar efisien dan efektif, proses pendidikan harus disusun dalam struktur yang rigid, manajemen bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori (text bookish).
Namun demikian, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional sistem persekolahan tidak dapat berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan, bahkan Gass dalam Zamroni (2009) lewat tulisannya berjudul Education versus Qualifications menyatakan pendidikan telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik.
Berbagai masalah pendidikan yang muncul tersebut di atas bersumber pada kelemahan pendidikan nasional sistem persekolahan yang sangat mendasar, sehingga tidak mungkin disempurnakan hanya lewat pembaharuan yang bersifat tambal sulam (Erratic). Pembaharuan pendidikan nasional sistem persekolahan yang mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari mencari penjelasan baru atas paradigma peran pendidikan dalam pembangunan. Pembaharuan pendidikan nasional persekolahan harus didasarkan atas paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan nasional yang tepat, sesuai dengan realitas masyarakat dan kultur bangsa sendiri. Oleh karena itu, dewasa ini telah muncul paradigma baru peranan pendidikan dalam pengembangan masyarakat, yaitu: Pendidikan Sistemik-Organik.
B. Paradigma Peranan Pendidikan Dalam Pengembangan Masyarakat
Paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan tidak bersifat linier dan unidimensional, namun peranan pendidikan dalam pembangunan sangat kompleks dan bersifat interaksional dengan kekuatan-kekuatan pembangunan yang lain. Dalam konstelasi semacam ini, pendidikan tidak dapat lagi disebut sebagai engine of growth, sebab kemampuan dan keberhasilan lembaga pendidikan formal sangat terkait dan banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang lain, terutama kekuatan ekonomi umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa lembaga pendidikan sendiri tidak dapat meramalkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan oleh dunia kerja, sebab kebutuhan tenaga kerja baik jumlah dan kualifikasi yang diperlukan berubah dengan cepat sejalan kecepatan perubahan ekonomi dan masyarakat.
Paradigma peran pendidikan dalam pembangunan yang bersifat kompleks dan interaktif, melahirkan paradigma pendidikan Sistemik-Organik dengan mendasarkan pada doktrin ekspansionisme dan teleologi. Ekspansionisme merupakan doktrin yang menekankan bahwa segala obyek, peristiwa dan pengalaman merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keseluruhan yang utuh. Suatu bagian hanya akan memiliki makna kalau dilihat dan dikaitkan dengan keutuhan totalitas, sebab keutuhan bukan sekedar kumpulan dari bagian-bagian. Keutuhan satu dengan yang lain berinteraksi dalam sistem terbuka, karena jawaban suatu problem muncul dalam suatu kesempatan berikutnya.
Paradigma pendidikan Sistemik-Organik menekankan bahwa proses pendidikan formal sistem persekolahan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) dari pada mengajar (teaching), 2) Pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel; 3) Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri dan 4) Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.
Paradigma pendidikan Sistemik-Organik menuntut pendidikan bersifat double tracks. Artinya, pendidikan sebagai suatu proses tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengkaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan prestasi perserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pendidikan yang bersifat double tracks menekankan bahwa untuk mengembangkan pengetahuan umum dan spesifik harus melalui kombinasi yang strukturnya terpadu antara tempat kerja, pelatihan dan pendidikan formal sistem persekolahan. Dengan double tracks ini sistem pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan yang senantiasa berubah dengan cepat.
Meskipun kedudukan pendidikan cukup strategis dalam pengembangan masyarakat, namun bangsa kita belum cukup optimis mengandalkan posisi tersebut karena pada kenyatannya kondisi dan hasil pendidikan di Indonesia belum memadai untuk berkompetisi dengan bangsa lain. Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan, perlu melibatkan secara langsung pihak swasta sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial. Salah satu program nyata gerakan kepedulian pihak swasta (perusahaan) terhadap masyarakat adalah CSR bagi dunia pendidikan. Pendidikan nasional sistem persekolahan saat ini ternyata tidak dapat berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan bahkan justru telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik. Paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan tidak bersifat linier dan unidimensional, namun peranan pendidikan dalam pembangunan sangat kompleks dan bersifat interaksional dengan kekuatan-kekuatan pembangunan yang lain.
Salahsatu program nyata gerakan kepedulian pihak swasta (perusahaan) terhadap masyarakat adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Kepedulian sejumlah perusahaan untuk memajukan dunia pendidikan melalui kegiatan CSR sangat berarti bagi dunia pendidikan. CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No.40 Tahun 2007 yang belum lama ini disahkan DPR. Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Elkington (1998) menyatakan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi (profit) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). Oleh sebab itu, implementasi CSR dalam membantu memecahkan persoalan pendidikan perlu dilakukan untuk mendukung peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat.
BAB II
PEMBAHASAN
Makalah Peranan Pendidikan Dalam Pengembangan Masyarakat
PEMBAHASAN
Makalah Peranan Pendidikan Dalam Pengembangan Masyarakat
A. Peranan Pendidikan Dalam Pengembangan Masyarakat
Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan, peranan pendidikan amatlah strategis. John C. Bock dalam Philip et al. (1982) mengidentifikasi peran pendidikan adalah untuk: a) Memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa; b) Mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial dan c) Meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lainnya merupakan fungsi ekonomi.
Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: paradigma fungsional dan paradigma sosialis. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern dalam jumlah yang cukup. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis human investmen, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki economic rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik (Zamroni 2009).
Paradigma sosialis melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: a) Mengembangkan kompetensi individu; b) Kompetensi yang lebih tinggi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas; dan c) Secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat sehingga meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialis ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.
Paradigma fungsional dan paradigma sosialis telah melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan paling tidak dalam dua hal. Pertama, telah melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analis-mekanistis dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan yang lain. Mekanistik melihat bahwa pecahan-pecahan atau bagian-bagian tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional, satu bagian menentukan bagian yang lain secara langsung. Akibatnya, pendidikan telah direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil yang satu dengan yang lain menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah dan latihan-latihan. Suatu sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan serpihan-serpihan tersebut: nilai, indeks prestasi, ranking, rata-rata nilai, kepatuhan dan ijazah.
Kedua, para pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai engine of growth, penggerak dan loko pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan, pendidikan harus mampu menghasilkan invention dan innovation, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Pendidikan harus diorganisir secara terpusat dalam suatu lembaga pendidikan formal, bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Lewat jalur tunggal ini lembaga pendidikan diharapkan mampu menghasilkan berbagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Agar efisien dan efektif, proses pendidikan harus disusun dalam struktur yang rigid, manajemen bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori (text bookish).
Namun demikian, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional sistem persekolahan tidak dapat berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan, bahkan Gass dalam Zamroni (2009) lewat tulisannya berjudul Education versus Qualifications menyatakan pendidikan telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik.
Berbagai masalah pendidikan yang muncul tersebut di atas bersumber pada kelemahan pendidikan nasional sistem persekolahan yang sangat mendasar, sehingga tidak mungkin disempurnakan hanya lewat pembaharuan yang bersifat tambal sulam (Erratic). Pembaharuan pendidikan nasional sistem persekolahan yang mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari mencari penjelasan baru atas paradigma peran pendidikan dalam pembangunan. Pembaharuan pendidikan nasional persekolahan harus didasarkan atas paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan nasional yang tepat, sesuai dengan realitas masyarakat dan kultur bangsa sendiri. Oleh karena itu, dewasa ini telah muncul paradigma baru peranan pendidikan dalam pengembangan masyarakat, yaitu: Pendidikan Sistemik-Organik.
B. Paradigma Peranan Pendidikan Dalam Pengembangan Masyarakat
Paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan tidak bersifat linier dan unidimensional, namun peranan pendidikan dalam pembangunan sangat kompleks dan bersifat interaksional dengan kekuatan-kekuatan pembangunan yang lain. Dalam konstelasi semacam ini, pendidikan tidak dapat lagi disebut sebagai engine of growth, sebab kemampuan dan keberhasilan lembaga pendidikan formal sangat terkait dan banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang lain, terutama kekuatan ekonomi umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa lembaga pendidikan sendiri tidak dapat meramalkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan oleh dunia kerja, sebab kebutuhan tenaga kerja baik jumlah dan kualifikasi yang diperlukan berubah dengan cepat sejalan kecepatan perubahan ekonomi dan masyarakat.
Paradigma peran pendidikan dalam pembangunan yang bersifat kompleks dan interaktif, melahirkan paradigma pendidikan Sistemik-Organik dengan mendasarkan pada doktrin ekspansionisme dan teleologi. Ekspansionisme merupakan doktrin yang menekankan bahwa segala obyek, peristiwa dan pengalaman merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keseluruhan yang utuh. Suatu bagian hanya akan memiliki makna kalau dilihat dan dikaitkan dengan keutuhan totalitas, sebab keutuhan bukan sekedar kumpulan dari bagian-bagian. Keutuhan satu dengan yang lain berinteraksi dalam sistem terbuka, karena jawaban suatu problem muncul dalam suatu kesempatan berikutnya.
Paradigma pendidikan Sistemik-Organik menekankan bahwa proses pendidikan formal sistem persekolahan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) dari pada mengajar (teaching), 2) Pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel; 3) Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri dan 4) Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.
Paradigma pendidikan Sistemik-Organik menuntut pendidikan bersifat double tracks. Artinya, pendidikan sebagai suatu proses tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengkaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan prestasi perserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pendidikan yang bersifat double tracks menekankan bahwa untuk mengembangkan pengetahuan umum dan spesifik harus melalui kombinasi yang strukturnya terpadu antara tempat kerja, pelatihan dan pendidikan formal sistem persekolahan. Dengan double tracks ini sistem pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan yang senantiasa berubah dengan cepat.
BAB III
PENUTUP
Makalah Peranan Pendidikan Dalam Pengembangan Masyarakat
PENUTUP
Makalah Peranan Pendidikan Dalam Pengembangan Masyarakat
Meskipun kedudukan pendidikan cukup strategis dalam pengembangan masyarakat, namun bangsa kita belum cukup optimis mengandalkan posisi tersebut karena pada kenyatannya kondisi dan hasil pendidikan di Indonesia belum memadai untuk berkompetisi dengan bangsa lain. Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan, perlu melibatkan secara langsung pihak swasta sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial. Salah satu program nyata gerakan kepedulian pihak swasta (perusahaan) terhadap masyarakat adalah CSR bagi dunia pendidikan. Pendidikan nasional sistem persekolahan saat ini ternyata tidak dapat berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan bahkan justru telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik. Paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan tidak bersifat linier dan unidimensional, namun peranan pendidikan dalam pembangunan sangat kompleks dan bersifat interaksional dengan kekuatan-kekuatan pembangunan yang lain.
DAFTAR PUSTAKA
- Elkington J. 1998. Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business, Gabriola Island, BC: New Society Publishers.
- Irianta Y. 2004. Community Relations. Konsep dan Aplikasinya. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- John CB. 1982. Education and Development: A Conflict Meaning in Philip G. Altbach, Robert F. Arnove, Gail P. Kelly, eds. Comparative Education. New York: Mac Millan.
- Suara Karya Online. 2009. Dinamika Pertamina Program Goes to Campus. IPB
- Suharto E. 2007. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Bandung: Refika Aditama.