A. Latar Belakang Studi Lapangan
Keberhasilan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sekolah tidak terlepas dari pengelolaan pendidikan di sekolah itu sendiri. Pengelolaan pendidikan sekolah merupakan faktor yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan semua pihak baik bagi pengelola sekolah, guru, dan peserta didik.
Suatu sekolah dikatakan berhasil manakala sekolah tersebut mampu mengembangkan dan mengedepankan aspek-aspek yang menunjang pembangunan. Seperti bagaimana infrastruktur dari sekolah tersebut dibangun, supervisi pendidikan, hubungan sekolah dengan masyarakat, sistem informasi yang dikelola, dan pengelolaan keuangan. Sebaliknya, jika tidak ada sinergitas antara komponen-komponen yang ada dalam sekolah baik itu komponen yang bersifat umum maupun khusus maka sekolah tersebut akan mengalami keterhambatan dan menyukseskan pembangunan.
Rasa ingin tahu untuk mengetahui seluk beluk mengenai sekolah tertuang dalam pikiran setiap individu mahasiswa. Oleh karenanya studi lapangan dilakukan guna mencari berbagai macam data, dalam kesempatan ini aspek yang menjadi titik utama dalam pengelolaan pendidikan yaitu aspek pengelolaan keuangan pendidikan.
B. Tujuan Studi Lapangan
1. Tujuan Umum
Tujuan umum dari studi lapangan yang dilakukan oleh penulis diantaranya adalah ingin mengetahui gambaran secara umum mengenai pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah tersebut khusunya ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan pendidikan.
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari studi lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah memperoleh data mengenai sekolah tersebut yang relevan dengan situasi di lapangan.
C. Manfaat Studi Lapangan
1. Manfaat bagi sekolah
Manfaat bagi sekolah yang menjadi objek studi lapangan kali ini diantaranya adalah sekolah mampu memberikan informasi secara lengkap dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
2. Manfaat bagi perkuliahan
Dapat mengurangi rasa jenuh perkuliahan yang selalu dilakukan didalam kelas mengingat setiap mahasiswa dapat bereksplorasi dan mengimplementasikan materi didalam kelas dilapangan sekreativ mungkin.
3. Manfaat bagi mahasiswa
Selain memberi wawasan dan pengetahuan, studi lapangan ini bisa merangsang mahasiswa untuk lebih aktif dalam bertanya mengenai manajemen sekolah, serta mengetahui situasi sekolah lebih terperinci.
D. Materi Studi Lapangan
Dalam materi kali ini, setiap mahasiswa mengkaji manajemen sekolah. Dan untuk ini penulis mengkaji manajemen sekolah dalam aspek Pengelolaan Keuangan Pendidikan.
E. Teknik, Lokasi, dan Sumber Data Studi Lapangan
1. Teknik Pengambilan Data
Data adalah informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Ada dua jenis data yaitu, data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama, guna kepentingan penelitiannya, yang sebelumnya tidak ada. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data asli tidak diambilpeneliti tetapi oleh pihak lain.
Beberapa teknik pengambilan data yang umum digunakan dalam penelitian sosial antara lain adalah wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi, serta observasi. Untuk masing-masing teknik pengambilan digunakan instrumen pengambilan data yang berbeda. Wawancara menggunakan panduan wawancara dan bisa dilengkapi dengan alat perekam suara (tape-recorder), kuesioner menggunakan daftar pertanyaan tertulis, studi dokumen dengan alat catat mencatat atau tustel, observasi dengan tustel, catatan, atau alat lainnya.
Pada kesempatan kali ini, penulis menggunakan teknik pengambilan data dengan cara studi dokumentasi dimana kami diberi arsip-arsip file dari sekolah untuk dikaji dan di identifikasi oleh kita. Serta wawancara kepada beberapa narasumber untuk memperkaya wawasan dan materi yang dibutuhkan.
2. Lokasi Studi Lapangan
Lokasi kunjungan sekolah ini tertuju pada salah satu sekolah negeri di Kota Bandung yaitu SMA Pasundan 8 Kota Bandung, yang berlokasi di Jalan Cihampelas No.128. No Telepon 022-2034430 Kota Bandung.
3. Sumber Data
a. Sumber Orang : Bendahara SMA Pasundan 8 Bandung, Guru, dan siswa SMA Pasundan 8 Bandung.
b. Sumber Dokumen :Keterangan PPDB
BAB II KAJIAN TEORITIK
A. Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Menurut depdikbud (1989) konsep biaya dalam pendidikan terdiri dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pendidikan baik oleh pemerintah, perorangan dan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.
Di dalam bidang pendidikan, para produsen terdiri dari pemerintah departemen pendidikan nasional yang menangani sekolah – sekolah. Sedangkan para konsumen adalah bisa peserta didik atau keluarga dan masyarakat yang menjadi pemakai jasa tersebut.
Ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya berbagai kegiatan pendidikan. Apabila dana yang diperlukan telah cukup tersedia, maka dituntut adanya pengelolaan yang cermat terhadap sumber-sumber dana.
Hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang dasar 1945, bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membiayai pendidikan sesuai dengan fungsinya. Namun, oleh karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, maka tanggung jawab atas dana pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua (USPN No. 20 tahun 2003).
Setelah dicanangkan Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka ada pergeseran wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kedua UU tersebut sebagai dasar hukum bagi daerah untuk mengatur diri sendiri (otonomi)yang berimplikasi pula pada pengelolaan pendidikan, dan keuangan pendidikan yang tidak selalu tergantung pada pusat dan organisasi pendidikan di daerah.
Secara sederhana pengelolaan dana pendidikan mencakup dua aspek :
1. dimensi penerimaan atau sumber dana
2. dimensi pengeluaran atau alokasi dana.
Dimensi penerimaan antara lain bersumber dari : penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperlukan bagi pendidikan ,iuran sekolah dan sumbangan – sumbangan masyarakat.
Sedangkan dimensi pengeluaran meliputi : pengeluaran modal/ kapital atau anggaran pembangunan (capital outlay /exependiture).
Pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan manfaat, diantaranya :
a. memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil / tujuan tertentu
b. memungkunkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga swasta termasuk kursus – kursus).
c. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran – kebocoran ataupun penyimpangan – penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula.
Berdasarkan hal diatas, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya capital, disertai bukti – bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan.
1. Dimensi Penerimaan
Dalam undang – undang sistem pendidikan nasional no. 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa pengadaan dan pendayagunaaan sumber- sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan atau keluarga peserta didik.
Adapun diantara dimensi penerimaan meliputi hal – hal :
a. Hasil penerimaan pemerintah umum
Yang termasuk kedalam golongan ini yaitu semua penerimaan pemerintah dari pajak, pajak pendidikan dari perrusahaan – perusahaan, dan iuran iuran pembangunan daerah. Pajak pendapatan dan pajak penjualan biasanya didistribusikan untuk biaya rutin, sedangkan pajak kekayaan disalurkan untuk biaya capital
cara – cara yang tidak konvensional seperti pergerakan sumber – sumber terdapat pada masyarakat , seperti tenaga, bahan bangunan, dana yang mungkin belum banyak dimanfaatkan
b. Penerimaan pemerintah khusus untuk pendidikan
Antara lain bantuan atau pinjaman luar negeri seperti bantuan dari badan internasional (PBB).Pinjaman dari bank dunia/bantuan yang bersumber dari luar negeri ini mencakup bantuan teknik dan bantuan modal berupa pinjaman dan hibah.
Bantuan luar negeri bagi pendidikan dasar sangat dirasakan penting dalam pengembangan kurikulum, pengadaan bahan atau sumber belajar, danmemperkenalkan teknologi baru. Pada pendidikan menengah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan professional guru, peningkatan alat – alat pelajaran , laboratorium, workshop, dan bahan – bahan pengajaran lainnya.
Sedangkan untuk pendidikan tinggi disamping untuk beasiswa untuk belajar diluar negeri (biasanya doktor atau program master) juga untuk membantu keuangan, bahan, bantuan teknik baik dalam rangka membantu mendirikan perguruan tinggi, maupun fasilitas pendidikan baru.
c. Iuran sekolah
Termasuk dalam golongan ini adalah sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau BP3 yaitu bantuan dana yang diterima dari peserta didik atau orang tua siswa pada setiap bulan yang disetorkan ke kantor dinas pendidikan. Biasanya besar kecilnya SPP/BP3 telah ditentukan oleh kantor wilayah setempat untuk setiap tingkat pendidikan. Sebagian dana SPP/BP3 ini dikembalikan lagi ke sekolah dalam bentuk dana penunjang pendidikan atau sumbangan bantuan penyelenggaraan pendidikan (DPP/SBPP) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) dalam bentuk sarana/peralatan kegiatan belajar mengajar.
d. Sumbangan- sumbangan sukarela dari masyarakat
Termasuk kedalam golongan ini adalah sumbangan – sumbangan swasta, perorangan atau keluarga perusahaan ,badan – badan sukarela dan kelompok – kelompok. Sumbangan perorangan atau keluarga siswa tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga tanah, tenaga dan bahan bangunan untuk mendirikan sekolah.
Sedangkan badan – badan sukarela seperti yayasan swasta turut membantu memajukan pendidikan, mensponsori sekolah dalam bentuk gedung dan alat – alat.
2. DimensiPengeluaran
Dimensi ini secara garis besar dapat digolongkan kedalam dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin yang sifatnya berulang (recurrent expenditure) atau aktiva lancer dan pengeluaran kapital/modal (capital expenditure) atau aktiva tetap.
Pengeluaran rutin atau berulang adalah biaya yang dipergunakan secara berkala dalam suatu masa tertentu(bulanan atau tahunan ) seprti gaji guru, gaji pengelola, upah pegawai, pembelian bahan – bahan ATK . biaya pemeliharaan gedung , halaman sekolah, dan dana-dana operasional.
Prinsip-prinsip pengelolaan kas, pengelolaan utang, dan pengelolaan barang/fasilitas. Pengelolaan kas terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut :
a. penentuan jumlah tunai uang kas yang diperlukan agar tidak berlebihan dan juga tidak terlampau kecil.
b. pengendalian aliran uang tunai,baik yang masuk ke sekolah, maupun yang dikeluarkan oleh sekolah.sedangkan pengelolaan utang menyangkut syarat-syarat atau sanksi-sanksi yang dikenakan jika meminjam dana dari pihak luar baik jangka panjang maupun jangka pendek.
Penggunana biaya tersebut biasanya bersumber dari anggaran pembangunan (biaya proyek) yang diusulkan melalui daftar isian proyek (DIP). Apabila sumber- sumber dana yang digunakan untuk biaya proyek ini diperoleh dari pinjaman yang harus membayar bungan untuk jangka waktu tertentu, maka perlu analisis efektivitas biaya.
Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan biaya dari beberapa priogram pendidikan yang diusulkan, antara lain : (1) biaya perlulusan (biaya satuan), (2) kualiltas latihan yang dinyatakan dalam analisis kurikulum, (3) penghargaan pimpinan, (4) peluang untuk mendapatkan pekerjaan.
Selain itu juga dapat dipergunakan metode analisi untung-rugi, metode analisi untung rugi mmbandingkan keuntungan moneter dengan biaya pelaksanaan program (investasi) atau sering disebut ”rate of return” (hasil kembali).
Dalam organisasi pendidikan, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan terdapat sembilan kategori, yaitu:
- Dana cadangan untuk keperluan khusus, seperti dana sosial, biaya menerima tamu dll
- Pembelian barang, gaji dan kesejahteraan personil.
- Belanja untuk melaksanakan tugas, barang habis pakai pada waktu pengajaran
- Dana pengadaan media, berbagai macam layanan,komunikasi
- Biaya fasilitas air, lampu, sanitasi, sanggar, pertanian sekolah.
- Biaya bimbingan konseling, dosen tamu, karya wisata.
- Pajak tahunan
- Perbaikan dan pengembangna kurikulum
- Dana proyek, termasuk pembelian alat-alat dan konsrtuksinya.
B. Fungsi Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Pengelolaan keuangan secara garis besar mencakup 3 fungsi utama , yaitu:
1. budgetting (membuat anggaran)
2. acounting (pencatan atau pembukuan)
3. auditing ( pemerikasaan atau pengawasan)
1. Budgetting (Anggaran)
Anggaran berfungsi :
1) Dapat dijadikan alat untuk mendelegasikan wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana. Anggaran dirancang untuk mencatumkan penanggung jawaban suatu kegiatan tertentu (penetapan pimpinan proyek).
2) Dapat menjadi alat pengawasan dan penilaian suatu penampilan (ferformance). Dengan membandingkan pengeluaran biaya suatu kegiatan dengan alokasi anggaran dan tingkat penggunaannya, merupakan pedoman sederhana untuk mengetahui sampai dimana tingkat efektifitas dan efesiensi kegiatan yang bersangkutan.
Bentuk-bentuk penganggaran
a. Penganggaran butir perbutir (line item budget)
Bentuk ini paling banyak digunakan dan dikategorikan sebagai yang konvensional dan tradisional .meskipun memudahkan dalam pengawasan pengeluaran biaya, tetapi sistem ini tidak membantu dalam pengambilan keputusan, seperti dalam mengeveluasi harga (unit cost) dalam hubungannya dalam pencapaian suatu progaram.
Kelemahan:
a. tidak dapat menunjukan hubungan antara masukan program dengan keluaran,
b. tidak dapat berfungsi sebagai bahan [pertimbangan dalam pengambilan keputusan, karena tidak memberikan analisis untung rugi (cost benefit analisis) dari berbagai alterrnatif
c. lebih mengarahkan perhatian pada pembukuan , dan tyidak terrhadap tujuan suatu program.
b. Anggaran program
Bentuk ini lebih menekankan kepada hasil suatu program yang telah ditetapkan.
Keuntungan:
1) mengorganisasikan sejumlah pengeluaran menjadi rencana yang logis dan konkrit
2) merangsang perencanaan tahunan ganda dan reevaluasi periodik dari pelaksanan
3) menghindari sentralisasi yang berlebihan
c. Anggaran berdasarkan hasil (Performance budget)
Anggaran ini menekankan hasil daripada keterincian anggaran. Hasil pengukuran ini digunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang diperlukan untuk mencapai suatu program. Anggaran berdasarkan hasil ini merupakan alat manajemen yang dapat mengidentifikasi secara jelas satuann dari hasil suatu progaram dan merinci butir perbutir dari kegiatan yang harus dibiayai. Bentuk ini menuntut akuntasi yanf teliti dan proses data yang akurat . sistem ini menjadi relatif mahal terutama bagi lembaga tang kecil / belum berkurang.
d. Sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran (SP4)
Sp4 dialihbahasakan dari PPBS (planning programing budgeting sistem ) SP4 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
perencanaan menggunakan pendekatan sistem
orientasi perencanaan pada kelurahan
penganggaran didasarkan pada program yang telah ditetapkan
keseimbangan antar otonomi dan pengrahan harus diperhatikan berdasar pada prinsip peencanaan.
perencanaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan
SP 4 pada dasarnya suatu cara untuk mencaopaiu tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sarana dan sumberdaya yang tersedia. Sp4 mempunyai 3 unsur, yaitu :
siklus operasi yang mengatur seluruh urutan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan siklus DUP dan DIP
struktur program yaitu gambaran hirarki program yang disusun dengan bertitik tolak da5ri permasalahan pokok yang di hadapi pada tahun menmdatang
sistem informasi yang meliputi dokumen pengarhan, perencanaan ,programming, program koordinat, konsep program operasional , usulan program , memo keuangan , daftar usulan proyek (DUP)
daftar isian proyek (DIP ) serta petunjuk operasional ( PO)
Keuntungan:
taksonomik, artinya penggolongan tujuan berdasarkan tujuan
analitik, ada perbandingan keuntungan dan kerugian alternatif
proyektif, yaitu memberi arah perencanaa jangka panjang
konsentrik, yaitu memberi perhatian pada pencapai tujuan akhir, evaluatif, yaitu memberi kemudahan menilai keberhasilan program dan efektivitas penggunaan sumber-sumber.
Kelemahannya:
kekeliruan menyebabkan keborosan sumber-sumber
sering kali mengabaikan tujuan kualitatif yang sukar diukur
kekuranagn data/informasi dapat mengakibatkan kesalahan penetuan proritas, alokasi biaya, dan waktu penyelesaian suatu program.
2. Accounting (Pembukuan)
Pembukuan ini meliputi pencatatan berbagai transaksi yang terjadi yang merupakan implementasi penganggaran. Dalam pasal 77 ayat 1 ICW yang dimaksud bendaharawan adalah orang- orang dan badan –badan yang karena negara ditugaskan untuk menerima ,menyiompan , membayar (mengeluarkan atau menyerah kanuang atau kertas-kertas berharga dan barang-barang didalam gudang-gudang atau tempat –tempat penyimpanan yang lain sebagai dimaksud dalam pasal 55 ICW dan selaku demikian diwajibkan memberi perhitungan (pertanggungjawaban) tentang hal pengurusannya kepada badan pemerikasa keuangan.
Ada tiga macam bendaharawan, yaitu :
Bendaharawan umum (kepala kas kantor negara) dan termasuk bendaharawan adalah kantor-kantor pos dimana dikota itu kantor kas negara
Bendaharawan khusus untuk penerimaan pendapatan tertentu
Bendaharawan khusus untuk pengeluaran –pengeluaran tertentu
Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan no. Kep .322 /M /V /9/1968tanggal 26 september 1968 pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa setiap bendaharawan atau pemegang kas yang mengurus uang negara harus mempunyai buku kas umum dan memcata semua pengeluaran dan penerimaan.
3. Auditing (Pengawasan)
a. Pengertian pengawasan keuangan
Pengawasan keuangan adalah suatu pemeriksaan yang terutama ditujukan pada masalah keuangan antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, keputusan, intruksi untuk menilai kewajaran yang dibeikan oleh laporan keuangan. UUD 1945 pasal 23 ayat 5 mengamanatkan bahwa: untuk memerikasa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.
Pengawan merupakan proses yang berlanjut yaitu dilaksanakan terus-menerus sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan
Pengawasan harus bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan ddisamping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan penyempurnaan kondisi obyektif pengawasan.
b. Proses dan standar pengawasan
serangkaian tiindakan dalam melaksanakan pengawasan. Langkah-langkah dalam pengawasan baik fungsional maupun pengawasan melekat menurut stoner (1987) ialah :
1. Penetapan berapa jenis standar atau patokan yang dipergunakan, berapa ukuran kuantitas , kualitas , biaya dan waktu.
2. Membandingkan atau mengukur kenyataan yang sebenarnya terhadap standar
3. Mengidentifikasi penyimpangan dan sekaligus pengambilan koreksi
pengawasan menyinggung tiga aspek, yaitu rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip efektivitas dabn efesiensi
c. Cara mempertanggung jawabkan keuangan
- Diusahakan secara singkat dan dilaksanakan pada setiap akhir pekan
- Periksa terlebih dahulu buku kas umum dalam hubungannya dengan buku yang lain setiap akhir bulan
- Diperingatkan kepada bendaharawan mengenai: pengiriman SPJ (surat pertanggung jawaban ) bulanan , penyetoran MPO/PPn
- Diperiksa pengurusan baranmg inventaris dan penyimpanan dokumen pertinggal keuangna sewaktu-waktu
- Diadakan pemeriksaan kas dengan menyusun berita acara pemeriksaann kas setiap akhir truwulan secara teratur
- Atasan langsung bendaharawan bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara
- Dilaporkan dengan segera (paling lambat 1 minggu)
dalam rangka mempertanggung jawabkan keuangan negara ini ada 9 jenis buku yang harus disediakan, yaitu :
1. buku kas umum
2. buku bank
3. buku kas posisi
4. buku kas pemerintah membayar uang
5. buku panjar kerja
6. buku penghitung pajak
7. buku penerbitan
8. buku inventaris
9. buku pembantu lain
Dalam menentukan pemerikasaan terhadap suatu kerja perlu mengadakan penilaian mencakup:
1. terselenggaranya pengawasan atasan langsung yang menjamin pelaksanaan tugas secara efektif dan efesien
2. ketaatan dalam ketetapan terhadap ketentuan yang berlaku
3. pencapaian dari rencana dan program baik target finansial , atrget fisik maupun target fungsional dan
4. faktor ketenangan personil yang melaksanakan kegiatan pemerikasaan
Hasil pemerikasaan tersebut harus disertai bukti-bukti yang cukup relevan dan dapat dipertanggung jawabkan .hasil pemeriksaan dilaporkan secara jelas dan mudah dimengerti, penayajian informasi yang didukung atas bukti yang cukup memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif dan lengkap disertai saran tindakan yang konstruktif.
BAB IIIKAJIAN EMPIRIK
A. Deskripsi Hasil Pengelolaan Keuangan Pendidikan di SMA PASUNDAN 8 BANDUNG.
1. Konsep Dasar Keuangan
Konsep dasar keuangan yang diterapkan di SMA PASUNDAN 8 BANDUNG ini adalah konsep akuntansi umum hanya saja terikat oleh ketentuan-ketentuan yayasan dan menerapkan konsep biaya secara umum yang berlaku dalam produksi barang dan jasa .dimana produksi barang atau jasa yang memerlukan sejumlah pengorbanan dari pemilik faktor produksi karena itu produsen wajar memperoleh biaya sebagai pengganti kerugian atas sejumlah faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan barang atau jasa berupa upah, gaji ,honorarium, bunga,sewa, dan ongkos-ongkos pembayaran lainnya.
Dalam hal ini yang berperan sebagai produsen ialah yayasan sedanngkan sebagai konsumen ialah peserta didik atau keluarga. Ketersediaan dan biaya merupakian salah satu syarat untuk dilakukannya berbagai kegiatan pendidikan bersama-sama dengan unsur administrasi pendidikan lainnya seperti manusia\personil, fasilitas dan tekhnologi pendidikan .dana ini berfungsi untuk kemudian menghasiilkan pengeluaran tertentu yang menunjang keberhasilan tujuan penyelenggaraan pendidikan.
2. Sumber-Sumber penerimaan SMA PASUNDAN 8 BANDUNG
Adapun sumber-sumber penerimaan di sekolah ini antara lain :
a. Iuran sekolah
Iuran sekolah atau SPP merupakan sumber penerimaan yang paling besar untuk pembiayaan–pembiayaan di sekolah ini seperti untuk kegiatan operasioanal, membayar upah, gaji, honorarium ,dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
b. Sumbangan dari yayasan
Yayasan hanya memberikan sumbangan hanya berfungsi sebagai perangasang untuk membantu keringanan pembangunan saja.
c. Penerimaan dari pemerintah
Sekolah ini selain dibantu oleh yayasan juga dibnatu oleh pemerintah berupa dana atau bantuan pengayaan alat-alat pendidikan seperti keperluan laboratorium dan lain-lain.
3. Jenis- jenis pengeluaran
a. Pengeluaran rutin
Pengeluaran rutin ialah biaya yang dipergunakan secara berkala dalam suatu masa tertentu. Dana yang dipergunakan dalam pengeluaran rutin ini memerlukan pengelolaan yang baik terutama bagi lembaga pendidikan swasta..
Adapun pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan antara lain:
gaji honorarium guru
upah pegawai
pembelian ATK biaya pemeliharaan gedung
biaya operasional
kegiatan rapat
OSIS
Fasilitas air dan listrik
Biaya dosen tamu dan karya wisata
Setoran kewajiban ke yayasan
b. Pengeluaran capital
Adapun pengneluaran –pengeluaran yang harus dikelurkan antara lain :
Biaya untuk mendirikan sekolah
Pembelian tanah
Sarana dan prasarana sekolah
4. Bentuk penganggaran
Sekolah ini menggunakan bentuk penganggaran pembukuan dimana semua penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan terlebih dahulu kemudiannya uangnya diterima atau dibayarkan.
5. Pengawasan keuangan
Pengawasan keuangan dilakukan melalui koordinasi antara bendahara kemudian dipertanggungjawabkan kepada keepala sekolah setelah itu oleh kepala sekolahdilaporkan kepada yayasan.
Cara-cara mempertanggungjawabkan keuangannya antara lain :
- Diadakan pemeriksaan kas dan menyusun berita acara pemeriksaan kas setiap akhir triwulan secara teeratur
- Pembukuan dilakukan setiap hari , triwulan , semester dan tahunan .
- Atasan langsung bendahara bertanggungjawab atas kerugian
- Dilaporkan segera jika terjadi kerugian.
A. Kesimpulan
Sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan di SMA PASUNDAN 8 BANDUNG ini adalah sistem akuntansi umum hanya saja terikat pada ketentuan-ketentuan yang sudah di tentukan oleh yayasan. Segala pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan,biaya operasi sekolah pembayaran guru dan pegawai dan lain-lain diperoleh dari hasil iuran siswa atau SPP, bantuan dari pemerintah dan yayasan.
B. Rekomendasi
Untuk kedepannya diharapkan SMA PASUNDAN 8 BANDUNG lebih bisa mengembangkan sistem pengelolaan keuangan pendidikan yang lebih baik, terbuka, dan informatif. Agar dapat menunjang kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang terus meningkat setiap waktunya.
DAFTAR PUSTAKA
- Fattah, Nanang. 2000. Landasan Manajemen Pendidikan. Cetak Ketiga. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Tim dosen Jurusan Pendidikan Administrasi Pendidikan. 2007. Pengelolaan Pendidikan. Bandung : Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. UPI. Bandung.
- Mustatofa. 2008. Konsep-konsep Dasar Pendidikan, pengelolaan Pendidikan. 2007.UPI Bandung.