Makalah Manajemen Pendidikan Nasional

Makalah Manajemen Pendidikan Nasional

(Strategi dan Upaya menghadapi Tantangan Globalisasi melalui Pendidikan)

Oleh: Adman, S.Pd 

Peningkatan kemampuan intelektual termasuk penguasaan, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi agar penguasaan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Selanjutnya, manusia Indonesia yang berkualitas mempunyai daya saing yang tinggi di tengah-tengah kehidupan global. Sudah tentu penguasaan intelektual tersebut selalu harus seimbang dengan peningkatan kemampuan etis dan moral serta agama sebagai sumber nilai-nilai etika dan moral.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kuailtas pendidikan. Salah satu indikator kekurang berhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan NEM siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP dan SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses membangun peradaban bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus selalu bertumpu pada konsep pertumbuhan, pengembangan, pembaharuan, dan kelangsungannya sehingga penyelenggaraanpendidikan harus dikelola secara profesional. Mengingat pendidikan mempunyai peranyang sangat strategis dalam proses pembangunan peradaban bangsa, maka bidang pendidikan perlu komitmen nasional. Adanya dukungan pemerintah perlu ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota dengan memberikan alokasi anggaran pendidikan di daerahnya sesuai dengan amanat konstitusi.

Pengesahan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 telah meletakkan dasar kebijakan pendidikan ke depan sekaligus memberikan landasan legal dalam pelaksanaannya. Sebagai produk hukum, undang-undang ini tidak hanya mengakomodasi berbagai kepentingan guna pengembangan pendidikan nasional, tetapi juga mempertimbangkan fenomena globalisasi. Pesan-pesan baru yang terkandung dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, antara lain, memberikan dasar pengelolaan desentralisasi pendidikan, peningkatan porsi dana pendidikan, dan kecenderungan global. Desentralisasi pengelolaan pendidikan itekankan pada manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi. emberian otonomi tidak dimaksudkan untuk memberikan kebebasan saja, tetapi lebih dari itu adalah untuk memberdayakan perguruan tinggi.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Manajemen Pendidikan Nasional

H.A.R. Tilaar mengemukakan tentang keberhasilan pembangunan pendidikan nasional, “Kalau etape pertama berkenaan dengan berbagai target kuantitatif dalam pembangunan, yang kedua berkaitan dengan kepengaturan sistem pendidikan nasional”. Pernyataan tersebut menegaskan kepada kita tentang pentingnya manajemen pendidikan sebagai bagian dari manajemen pembangunan nasional. Manajemen pendidikan nasional sangat penting karena bukan saja pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar manusia Indonesia, akan tetapi merupakan salah satu dinamisator pembangunan. Oleh karena itu manajemen pendidikan haruslah merupakan subsistem dri sistem manajemen pembangunan nasional. Seperti apa dan bagaimana manajemen pendidikan nasional? Di dalam tulisan ini penulis mengartkan “manajemen pendidikan” sebagai suatu kegiatan anggota mengimplikasikan adanya perencanaan atau rencana pendidikan serta kegiatan implementasinya. Ditegaskan oleh HAR. Tilaar bahwa pada dekade 90-an ini dunia menyaksikan suatu perubahan besar dalam tata kehidupan manusia dengan runtuhnya tatanan kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang tidak berakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Kecenderungan itu adalah humanisasi dri proses pembangunan, globalisasi dari masalah yang dihadapi umat manusia serta proses demokratisasi.

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang keempat, yaitu membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya.

Pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Pada saat ini pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pendapatan penduduk ataupun antargender.

Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut tercermin, antara lain, dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh organisasi International Educational Achievement (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), studi untuk kemampuan matematika siswa SLTP di Indonesia hanya berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada pada urutan ke-40 dari 42 negara peserta.

Manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistis sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistis tersebut telah menyebabkan kebijakan yang seragam yang tidak dapat mengakomodasi perbedaan keragaman/kepentingan daerah/sekolah/peserta-didik, mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan, serta mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan.

Sementara itu, penyebaran sumber daya manusia penelitian dengan berbagai macam dan tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, masih dirasakan kurangnya budaya berpikir kritis, penghargaan karya cipta (HAKI) yang belum memadai, kurang efektifnya sistem kelembagaan dan perangkat perundang-undangan serta sertifikasi profesi ilmiah.

Secara teoritis seperti diungkapkan oleh Tilaar ada beberapa alasan mengenai pendidikan di Indonesia. Pertama, Masyarakat dan bangsa kita dalam ancang-ancang memasuki tahap pembangunan nasional yang penting yaitu pembangunan nasional jangka panjang kedua. Untuk itu diperlukan pemikiran-pemikiran mengenai kebijakan yang perlu dirumuskan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pedidikan, yang teramat strategis dan vital. Menurutnya pada tahap pembangaunan nasional jangka pajang kedua akan menitik beratkan pada peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, yang tidak lain akan bertumpu pada pendidikan.

Alasan. Kedua, Tilaar konsen pada pendidikan saat ini ialah pengamatan dia mengenai perkembangan dunia pendidikan nsional dewasa ini yang semakin membutuhkan suatu manajemen atau npengelolaan yang semakin baik. Dikatakan krisis pendidikan yang kita hadapi dewasa ini berkisar kepada krisis manajemen. Menurutnya manajemen pendidikan dirumuskan sebagai mobilisasi segala sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, maka apa yang kita hadapi ialah berbagai hambatan yang menghadang pencapaian tujuan tersebut. Misalnya masalah pembiayaan pendidikan, masalah tenaga kependidikan khususnya guru SD, dualisme pengelolaan SD, masalah penggauran lulusan perguruan tinggi dan menengah. Masalah perguruan swasta, dan sebagai kulminasi dari keseluruhan masalah manajemen tersebut di atas ialah rendahnya kulaitas pendidikan kita.

Masalah manajemen pendidikan menyangkut efisiensi dalam pemanfaatan sumber yang ada. Masih lembahnya manajemen pendidikan kita menunjukkan sisem pdnidikan nasional masih belum efisien. Hal itu bisa ditunjukkan bahwa pengembangan sistem pendidikan nasional kita bukan hanya memerlukan konsep-konsep manajemen pendidikan yang mantap, tetapi juga mmerlukan pengetahuan dan pengalaman manajemen pendidikan secara sistematis yang dikembangkan dan diterapkan dalam situasi dan kondisi sosial ekonomi negara kita yang beraneka ragam tersebut. Sejalan dengan itu kebutuhan manajer-manajer pendidikan yang profesional sudah merupakan keharusan.

1. Globalisasi, Humanisasi dan Demokratisasi

“Pada awal dua dasawarsa terakhir abad kedua puluh, kita menemukan diri kita berada dalam suatu krisis global yang serius, yaitu suatu krisis kompleks dan multidemensional yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan kesehatan dan mata pencaharian, kualitas lingkungan dan hubungan sosial, ekonomi, teknologi, dan politik. Krisis ini merupakan krisis dalm dimensi-dimensi intelektual, moral dan spriritual, suatu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah manusia. Untuk pertama kalinya kita dihadapkan pada ancaman kepunahan ras manusia yang nyata dan bentuk kehidupan di palanet ini”. (Fritjof Capra,1981).

Kalimat-kalimat di atas adalah pengalan paragraf dari pendahuluan yang berjudul Krisis dan transformasi, dalam bukunya Fritjof Capra yang berjudul Titik Balik Peradaban. Kalimat-kalimat di atas menggambarkan tentang globalisasi dan krisis multidimensional yang dihadapi oleh umat manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataan ini telah dan tengah kita alami bersama. Barangkali tidak perlu kita banyak bertanya bagi orang yang mampu berpikir pasti akan akan segera tanggap dan langsung merasakannya.

Kehidupan manusia memang sedang dihadapkan pada gejala globalisasi, dimana globalisasi ini akan menerjang siapa saja. Kalau Gelombang Tsunami menerjang mereka yang hidup di pantai dan sekitarnya maka globalisasi tidak padang bulu baik di pantai maupun dipegunungan semua akan dibabat habis. Sebetulnya apa sebenarnya globalisasi ini. Beberapa pengertian globalisasi akan memberikan pemahaman kepada kita, apa sebenarnya globalisasi ini. Menurut Engking Suwarman (2005), dalam perkuliahaan beliau menjelaskan beberapa definisi globalisasi yaitu “Proses mendunia sarat dengan perubahan yang cepat dan radikal diberbagai aspek kehidupan manusia. Proses meningkatkan tingkatan kesejahteraan masyarakat dari negara berkembang setara dengan yang ada dinegara maju. Proses menciptakan ketergantungan negara bekembang dri negara maju”. Dari pengertian-pengertian tersebut selanjutnya dapat diketahui Faktor-faktor pendorong globalisasi, dampaknya serta tantangan globalisasi seperti dijelaskan dalam perkuliahan. 

Bahasan serupa seperti diungkapkan oleh Marta Tilaar. “Proses informastisasi yang cepat karerna kemajuaan teknologi semakin membuat horison kehidpan di planet dunia ini semakin meluas dan sekaligus dunia semakin mengerut”. Menurutnya hal ini berarti berbagai masalah kehidupan manusia menjadi masalah global atau setidak-tidaknya tidak dapat dilepaskan dari perangaruh kejadian di belahan bumi lain, baik maslah politik, ekonomi, maupun sosial. Pendidikan bertugas untukmengembangkan kesadaran atas tanggung jawab setiap warga negara terhadap kelanjutan hidupnya, bukan saja terhadap lingkungan masyarakatnya, dan negara, juga terhadap kehidupan manusia. Dalam konstalasi global ini pendidikan berperan sangat dominan. Karena pendidikan ini akan meningkatkan taraf kecerdasan manusia. Hanya manusia yang cerdaslah yang mampu menghadapi tantangan globalisasi ini.

Tantangan lain yang mewarnai kehidupan manusai dewasa ini adalah kearah dunia yang lebih mementingkan nilai-nilai kemanusiaan, baik dalam usahanya untuk pengaturan kehidupan politik maupun sosial ekonomi. Hancurnya sistem pemerintahan yang mementingkan kekuasaan atau otoriter merupakan wujud keinginan manusia utnuk menuntuk kehidupan kemerdekaan sejati. Dalam bidang kesejahteraan misalnya The World Summit for Children di PBB menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap penyelamatan generasi muda terutama nasim anak-anak sebagai generasi penerus abab 21. Usaha yang mementingkan nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan telah melahirkan kembali pendekatan pendidikan yang mementingkan pengembangan kreativitas dalam kepribadian anak. Inilah disebut gerakan humanisasi dalam proses pendidikan. Gerakan humnaisasi ini meminta reformasi yang mendasar dalam pendidikan dalam metodologi belajr sampai dengan manajemen dan perencanaan pendidikan. Disinyalir masih banyak negara yang belum siap untuk menghadapi perubahan global, hal ini menuntut reformasi pendidikan yang meminta pendekatan baru mengenai makna kehidupan, restrukturisasi pendidikan nasional, penyesuaian peranan pendidikan dalam dunia yang berkembang. Semua pemikiran ini meminta penilaian kembali terhdap tujuan pendidikan, kurikulum, proses pendidikan, serta restrukturisasi manajemen pendidikan.

Humanisasi kehidupan manusia berkaitan erat dengan demokratisasi kehidupan manusia. Demokrasi adalah penghormatan kepda nilai-nilai kemanusiaan. Demorasi ini memungkinkan kreativitas manusia dalam peningkatan kehidupannya. Demokratisasi pendidikan mempunyai dampak yang sangat besar dalam proses perencanaan dan manajemen pendidikan. Dalam hal ini menuntut perubahan dari sistem perencanaan dan manajemen pendidikan yang birokratik menjadi sistem perencanaan dan manajemen yang terbuka.

Kenyataanya di Indonesia masih kental dengan sistem manajemen pendidikan yang sentralistik dan birokratik. Di masa globalisasi ini sistem manajemen yang demikian sudah tidak sesuai lagi. Sistem perencanaan dan manajemen pendidikan nasional harus bersifa terbuka dan fleksibel. Oleh karenanya menuntut perubahan dari yang birokratik yang cenderung kental dengan kekuasaan berubah menjadi terbuka dan cenderung partisipatoris, artinya perencanaan dan manajemen harus melibatkan semua pihak. Dengan demikian pendidikan akan disesuaikan dengan kebutuhan riil manusia atau masyarakat.

2. Manajemen sistem pendidikan sebagai kebutuhan masa depan

Berbicara manajemen sistem pendidikan, maka perhatian kita arahkan pada SISMENAS, yang merupakan suatu perpaduan dari tata nilai, struktur dan proses yang merupakan himpunan usah untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mu ngkin dalam menggunakan sjmber dana dan daya guna nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Ada 3 faktor dalam sistem tersebut : yaitu manajemen sebagai faktor upaya, organisasi sebagai faktor sarana, dan administrasi sebagai faktor karsa. Ketiga faktor ini memberikan arah dan perpaduan dalam merumuskan, mengendalikan pelaksanaan, mengawasi serta menilai pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam usaha mencapai tujuan nasional.

Didalam SISMENAS tersusun dalam beberapa setting yang disebut tatanan dalam, yaitu Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tata Administrasi Negara (TAN). SISMENAS sendiri merupakan proses pengambilan keputusan berkewenangan (TPKB), hal ini terjadi pada TAN dan TLP. TPKB bisa terlaksana diperlukan arus masuk yaitu dari Tata Kehidupan Masyarakat (TKM), dan melewati Tata Politi Nasional (TPN). SISMENAS secara fungsional mempunyai fungsi: yaitu pembuatan aturan, penerapan aturan dan penghakiman aturan. Selanjutnya unsur-unsur sistem dalam manajemen pendidikan nasional itu akan menjadi pedoman pelaksanaan sistem pendidikan nasional kita.

Memperhatikan begitu pentingnya manajemen sistem pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan nasional serta menunjukkan perhatian aspek kehidupan manusia ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manajemen sistem pendidikan merupakan satu kebutuhan bagi manusia di masa mendatang.

Salah satu tuntutan pembangunan nasional adalah tersedianya tenaga-tenaga yagn cakap dan terampil dalam jumlah yang memadai, maka SISDIKNAS tidak dapt melepaskan diri dari kebutuhan masyarakat terhadap tenaga-tenaga tersebut. Selanjutnya untuk memenuhi tuntutuan tersebut upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui penekanan pada konsep-konsep sebagai berikut :

D. Manajemen Pendidikan Dasar dan Pembangunan Daerah

Persoalan pendidikan dasar menjadi polemik tersendiri dalam tatanan sistem pendidikan nasional. Upaya pemerintah dalam hal ini dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pendidikan dasar. Undangn undang yang mengatur yaitu UU no. 28 tahun 1989. Sedangkan mengenai sekolah dasar diberlakukan PP No. 65 tahun 1951. Pada masa pembangunan pendidikan dasar menjadi prioritas dan dijadikan satu pendidikan yang bersifa universal. Pemerataan pembangunan dibidang pendidikan dasar ini menjadi tanggung jawab msyarakat dan pemerintah daerah.

Beberapa kasus manajemen pendidikan nasional

Beberapa kasus mengenai manajemen pendidikan nasional akan membahas contoh kasus dari pelaksanaan manajemen pendidikan yang terjadi di Indonesia. Uraian ini akan mengangkat tentang permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pendidikan. Beberapa pertimbangan tentang munculnya berbagai kasus dalam manajemen pendidikan ialah didasari oleh berbagai fenomena yang dihadapi oleh bangsa. Misalnya adanya era industrialisasi dimana pada masa ini tumbuh berkembang industri-industri. Perkembangan ini menuntut ketersediaannya tenaga trampil yang memiliki keahlian yang dibutuhkan industri. Era globalisasi dimana menuntut ketersediaanya Sumber daya manusia yang handal, yang mampu berkompetisi dan komparasi. Dan semuanya itu dalam rangka mencapai cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur.

Salah satu program yang dapat menyiapkan dan merekayasa perkembangan masyarakat kita di masa depan adalah pendidikan. Dikatakan bahwa pendidikan adalah salah satu dinamisator dalam pengembangan manusia. Tantangan Globalisasi dan masyarakat industri bisa menjadi peluang yang besar bagi pengembangan manusia, juga bisa menjai pembunuh pengembangan manusia apabila masyarakat tidak dipersiapkan untuk hidup dan menghidupi masa global dan masyarakat industrialisasi. Pada konteks inilah peranan lembaga pendidikan PGRI untuk ikut serta dalam menyiapkan kehidupan masyarakat dan manusia Indonesia dalam menghdapi masa depan. PGRI sebagai suatu kekuatan sosial masyarakat mempunyai peranan seseuai dengan jatidirinya. Kasus ini akan memberikan pemahaman kepada kita tentang, perspektif masyarakt masa depan, sistem pendidian nasional yang diperlukan masyarakat masa depan, peranan lembaga-lembaga pendidikan untuk masyarakat masa depan.

Inti Pembahasan

Berdasarkan tinjauan teoritis di atas maka untuk mengatasi persoalan manajemen pendidikan nasional apa yang dibutuhkan dan apa yang harus kita lakukan. Pada bagian ini akan mengungkap secara singkat tentang berbagai usulan untuk mengatasi persoalan yang sudah diidentifikasi di atas. Diantaranya untuk mengatasi berbagai masalah kependidikan sebagaimana disebutkan di atas maka diperlukan satu kebijakan pemerintah. Misalnya untuk mengantisipasi permasalahan pada pembangunan jangka panjang kedua ini pemerintah melalui kebijakan pembangunan pendidikan yang tercantum dalam GBHN 1999-2004 yaitu :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.

3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.

4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.

5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.

6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Kemudian kebijakan tersebut dituangkan ke dalam program-program pembagunan antara lain :

1. Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah

2. Program Pendidikan Menengah

3. Program Pendidikan Tinggi

4. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

5. Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional

6. Program Penelitian, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

7. Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Iptek

DAFTAR PUSTAKA

• Anwar dan Matahari, (2003) Peranan Pondok Pesantren Al Basyariah dalam Mempersiapkan Santri Memiliki Daya Saing Tinggi pada Era Globalisasi, Jurnal Pendidikandan Kebudayaan, Depdiknas
• Capra, Fritjof 91981), Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, Bentang, Yogyakarta.
• Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 Pembangunan Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia
• Tilaar (2003), Manajemen Pendidikan Nasional, Remadja Rosdakarya, Bandung.
• Umaedi, (1999), Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis sekolah Sebuah pendekatan baru dalam pengelolaan sekolah untuk peningkatan mutu, Debdiknas.
• Suwarman H, Engking (2005), Mata Kuliah Pengelolaan Program Pendidikan Luar Sekolah, PLS UPI, Bandung.